Geram Dibilang Tak Maksimal, Luhut Tantang Pengamat Adu Data Pemulihan Ekonomi


Geram Dibilang Tak Maksimal, Luhut Tantang Pengamat Adu Data Pemulihan Ekonomi


lndonesia.org - Anggapan miring sejumlah pengamat terhadap realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19 membuat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, geram.

Saat sedang dalam kapasitas sebagai Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali, Luhut menyampaikan tantangannya kepada pengamat yang menganggap realisasi anggaran PEN pemerintah belum maksimal.

Hal itu ia sampaikan setelah memaparkan sejumlah realisasi anggaran PEN dalam jumpa pers virtual terkait pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, Kamis (1/7).

"Pemulihan ekonomi juga sudah terjadi di pertengahan tahun 2021. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu saya ingin ketemu dia. Ini data yang menunjukan," tegas Luhut.

Politisi senior Golkar ini meminta para pengamat atau publik figur untuk tidak mencari popularitas dengan membuat berita-berita perihal ekonomi nasional. Pihaknya meminta agar para pengamat publik itu menemuinya langsung dan berdiskusi terkait ekonomi.

"Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik. Datang ke saya akan saya layani. Untuk bicara di mana. Jangan kita bohongi rakyat. Ini data bisa dilihat. Pemulihan ekonomi tunjukkan keberhasilan,” paparnya.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa langkah kebijakan pemerintah selama masa pandemi ini sudah berhasil dan semua berjalan sesuai navigasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo di tengah keadaan yang sulit.

Karena itu, ia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang meminta agar seluruh masyarakat menengah ke bawah bisa dilindungi oleh pemerintah pada masa-masa sulit saat ini.

"Pemerintah telah melakukan koordinasi menambah mempercepat penyaluran bansos selama PPKM Darurat, terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Luhut meyakini, jika semua langkah kebijakan PPKM Darurat dijalankan dengan baik, serta diikuti pemberian Bansos, maka pandemi Covid-19 di dalam negeri bisa dikendalikan dan perekonomian semakin cepat pulih.

"Presiden menekankan masyarakat menengah bawah betul-betul harus dilindungi. Melalui langkah itu dampak PPKM Darurat akan dimitigasi dan recovery akan bisa lebih cepat dari sebelumnya,” tandasnya.

Terakit realisasi anggaran PEN, Kementerian Keuangan mencatat hingga 25 Juni 2021 angkanya sudah terserap 34 persen dari total Pagu sebesar Rp 699,43 triliun, atau mencapai Rp 237,54 triliun.

Rinciannya, untuk klaster kesehatan terealisasi Rp 45,4 triliun atau sebesar 26,3 persen, kalster perlindungan sosial Rp 65,36 triliun atatu 44 persen, dukungan UMKM dan koperasi Rp 50,93 triliun atau 26,3 persen, klaster program prioritas Rp 39,79 triliun atau 31,1 persen dan klaster insentif usaha Rp 36 triliu atau 63,5 persen. (*)

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.