Pengamat Beberkan Alasan Pemerintahan Jokowi Sulit Dimakzulkan


Pengamat Beberkan Alasan Pemerintahan Jokowi Sulit Dimakzulkan
lndonesia.org - Baru-baru ini muncul desakan dari sejumlah elemen masyarakat soal pemakzulan Presiden Jokowi di tengah pandemi Covid-19.

Kendati bila dilihat dari kalkulasi kekuatan poltik yang ada saat ini sepertinya wacana itu sulit terwujud. Karena infra dan supra struktur politik praktis berada di genggaman rezim berkuasa saat ini.

Terkait dengan adanya wacana pemakzukan yang diwacanakan oleh sekelompok elemen masyarakat, pengamat kebijakan publik dari Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto, menilai dalam dunia  politik sesuatu yang tidak mungkin bisa saja pada waktu singkat berubah jadi mungkin.

Indikasi kemungkinan terjadi  yaitu jika dicermati  faktor internal dan eksternal saat ini yang berkembang  cepat bisa menjadi push factor pemakzulan tersebut.

“Misalnya faktor internal seperti yang diungkap  beberapa  pakar menengarai munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan,” ujar Bambang, (11/6/2020)

Demikian pula melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19  berdampak serius terhadap terpuruknya kondisi  makro maupun mikro ekonomi.

Hal tersebut, kata Bambang, semakin menggerus  kepercayaan publik kepada pemerintah kian massif. Kemudian ditambah kelompok penekan bersuara semakin kencang  mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk “pemakzulan presiden” juga  menghangatkan suhu poltik di Indonesia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa kasus  hukum yang menimpa  seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur Presiden Joko Widodo  melalui medsos menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras.

“Seperti kita ketahui kejatuhan suatu rezim pemerintahan dipicu oleh faktor  ekonomi dan politik.  Sedang keadaan  kedua faktor politik dan ekonomi trendnya sedang mengalami  turbulensi  sehingga   membuat panik di lingkaran kekuasaan presiden,” ungkap Bambang.

Di samping itu, Bambang juga menilai, faktor eksternal terpicu oleh dampak global pandemi Covid-19 berakibat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Tiongkok atau Cina.

“Perang dingin saat ini sudah  pada titik kulminasi yang cukup genting di wilayah Laut Cina Selatan. Dampaknya  kurang   menguntungkan bagi posisi Indonesia jika kebijakan geostrategi dan geo politik tidak dimainkan secara cepat dan tepat, dapat berpengaruh terhadap  kekuasaan pemerintah,” ungkap Bambang.

Bambang berpendapat, untuk menghadapi faktor internal  seharusnya ditangani dengan  kepala dingin, tidak reaktif, apalagi dengan cara insinuasi. Akan tetapi  dengan merangkul elemen elemen kekuatan politik dengan elegan dan akomodatif, dipastikan lebih produktif.

“Demikian pula  kekuasaan pemerintah yang power full saat ini didayagunakan  secara efektif yaitu melakukan gerak cepat recoverry ekonomi agar  bisa bangkit dengan cara terobosan yang tidak konvensional,” saran Bambang.

Bambang mengatakan, menghadapi faktor eksternal di atas, Indonesia hendaknya bermain cerdas  dalam memainkan  politik bebas aktif.

Menurutnya, kedua negara raksasa yang sedang menjepit posisi Indonesia, justru situasi perang dingin memberi peluang bagi Indonesia memainkan autoritas teritorial di Selat Malaka sebagai kunci bergaining.

“Namun dengan tetap menjamin  keuntungan dan kepentingan ekonomi  dan poltik bagi Indonesia sebagai  negara berdaulat. Karena itu  jika faktor internal dan ekseternal bisa dikendalikan  dengan seimbang maka upaya pemakzulan dapat dieliminir,” tegas Bambang.

Seperti diketahui, bahwa sebelumnya Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengungkap adanya pihak yang ingin mendongkel kekuasaan pemerintahan Joko Widodo.

Kini giliran aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Bedanya, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengatakan, kelompok oposisi tidak mungkin menggusur Jokowi dari kursi kekuasaan.

Sebaliknya, Haris Rusly Moti mengatakan, menerima informasi mengenai manuver faksi tertentu di tubuh pemerintahan untuk mengambil alih kekuasan.

Pernyataan Haris Rusly Moti ini disampaikan melalui akun Twitter @motizenchannel. “Boni Hargens katakan ada rencana kudeta manfaatkan situasi Covid. Aku yakin rencana kudeta itu tak mungkin dilakukan oposisi,” tulis Haris Rusly Moti.

“Aku justru dapat informasi, ada faksi-faksi di dalam tubuh kekuasaan yang berencana tendang Joko Widodo dari jabatan Presiden,” sambungnya.

Skenario pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jokowi saat ini paling mungkin mengikuti skenario ketika Megawati Soekarnoputri menggeser Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 2001.

Sebelumnya, Boni Hargens mengatakan sudah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin mengkudeta Jokowi. Mereka menggunakan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik untuk memprovokasi rakyat.

Isu tersebut antara lain soal komunisme dan rasisme Papua dengan memanfaatkan kematian pria kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

“Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable (tidak terhindarkan) dari pandemi Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara,” kata Boni. []

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.