LCS Memanas, Cina Klaim Sepihak, Kedaulatan RI Harga Mati


LCS Memanas, Cina Klaim Sepihak, Kedaulatan RI Harga Mati
lndonesia.org - Peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS) akibat saling reaksi Cina dan Amerika Serikat (AS) beberapa pekan terakhir memantik perhatian banyak kalangan. Unjuk kekuatan militer kedua negara itu dianggap mengancam keamanan dan kebebasan navigasi di wilayah LCS.

Diketahui klaim pemerintah Cina atas sebagian besar wilayah LCS sudah berlangsung lama. Bagi Tiongkok wilayah tersebut dianggap sebagai perimeter pertahanan dan proyeksi kekuatan Cina di masa depan. Bagi AS, wilayah LCS juga menjadi daerah yang penting karena berhubungan dengan “pengaruh” dan kepentingan ekonomi AS di Asia Tenggara.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan Indonesia perlu mengambil sikap terhadap konflik yang “menguap” di LCS. Pemerintah menurutnya perlu meningkatkan keamanan di LCS mengingat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan LCS. Ia berpandangan Indonesia tidak perlu masuk ke arena konflik Cina-AS mengingat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun peran aktif harus terlihat dalam menjaga masuknya pihak lain ke wilayah kedaulatan Indonesia.

“Fokus kita amankan wilayah Indonesia. Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna. Cina sebagai bagian dari UNCLOS, harus menghormati keputusan ini,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Jumat (12/6).

Ia mengingatkan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan cost guard Cina masuk ke Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Indonesia. Hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia sehingga mudah “dijamah” pihak lain.

“Kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia. Reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi Cina dan negara manapun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Sukamta berharap selain menjaga wilayah Indonesia dengan kekuatan TNI, pemerintah juga perlu terus memperkuat diplomasi internasional dan kerja sama khususnya dengan negara-negara ASEAN yang sejauh ini dirugikan oleh klaim sepihak Cina atas LCS.

“ASEAN harus bersatu menolak klaim Cina atas LCS dan perlu ada langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah ini. Bersatunya ASEAN tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan Cina mau menerima norma-norma internasional dan Putusan Pengadilan Arbitrase tahun 2016 yang telah mementahkan klaim historis atas LCS,” katanya. []

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.