Kritik Menyasar Anies Setelah Corona Merebak di Berbagai Pasar


Kritik Menyasar Anies Setelah Corona Merebak di Berbagai Pasar
lndonesia.org - Sebanyak 52 pedagang di pasar tradisional di Jakarta dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai lemah dalam pengawasan protokol kesehatan di pasar.
Terbaru, PD Pasar Jaya menyebut ada 52 pedagang terkonfirmasi positif Corona. Hasil ini ditemukan setelah PD Pasar Jaya menggelar pengujian di 19 pasar.

PD Pasar Jaya juga turut menyertakan data positif virus Corona di 19 pasar:

1. Pasar Perumnas Klender, 20 orang positif.
2. Pasar Cijantung 1 orang positif
3. Pasar Serdang, Kemayoran 14 orang positif.
4. Pasar Rawa Kerbau, Cempaka Putih 14 orang positif.
5. Pasar Induk Kramat Jati 3 orang positif.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin membenarkan data dari Pemprov DKI yang menyebut pasar sebagai salah satu tempat penyebaran virus Corona. Sebab, selama masa pandemi ini, pasar menjadi tempat berkumpulnya orang yang tidak tutup

"Saya menyampaikan memang benar apa yang disampaikan Pemprov tentang potensi penyebaran lewat pasar tradisional. Karena pasar pangan nggak tutup," ujar Arief dalam video conference bersama wartawan, Kamis (11/6/2020).

Perumda Pasar Jaya selaku pengelola pasar tradisional mengaku langsung bertindak ketika menemukan adanya kasus positif Corona di lingkungan pasar. Mereka langsung menutup pasar dan menyemprotkan disinfektan.

Arief mengaku sudah mencegah penularan Corona di lingkungan pasar. Pasar Jaya berkoordinasi dengan instansi lain untuk melakukan penertiban dan penegakan protokol kesehatan.

Atas peristiwa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik. Anies dan jajaran Pemprov DKI Jakarta dinilai minim dalam melakukan pengawasan.

Berikut kritik DPRD DKI hingga Ikappi ke Anies soal Corona yang merebak ke pasar.

Fraksi Demokrat

Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta menilai pengawasan Pemprov saat ini di ruang publik masih minim. Dia meminta agar ada pengawasan yang ketat.

"Iya (pengawasannya masih minim), semoga secepatnya Pemprov memperketat aturan di area publik, terutama area transportasi umum dan ruang publik," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desie Christhyana ketika dihubungi, Kamis (11/6/2020).

Desie juga meminta Pemprov menurunkan satgas COVID di pasar, sehingga pengawasan terhadap pedagang dan pembeli terpantau jelas.

"Dari Pemprov semoga ditambah lagi Satgas COVID di pasar. Ke depannya, saya minta agar pasar lebih mengkontrol area pasar. Yang boleh masuk harus mengenakan masker atau pelindung wajah dan tidak lupa selalu membawa hand sanitizer dan ada petugas-petugas untuk menegur mereka yang tidak patuh," ujarnya.

Di samping itu, Desie menyarankan Pemprov mengatur posisi kios-kios di pasar. Misalnya dengan mengatur jam operasional pedagang secara bergantian.

"Sebaiknya kios pun ada terbagi waktunya, tidak semua jam operasional disamakan. Adanya saling kerja sama antarkios yang menjual barang dagangan yang sama," ucapnya.


Fraksi PDIP


Pedagang pasar di Jakarta yang terkonfirmasi positif virus Corona kini berjumlah 52 orang. Menanggapi hal itu, Fraksi PDIP DKI Jakarta berbicara lemahnya pengawasan protokol kesehatan di pasar.

"Ya ini soal lemahnya pengawasan penerapan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono ketika dihubungi, Kamis (11/6/2020).

Gembong meminta PD Pasar Jaya mengawasi ketat pasar tradisional di Jakarta. Protokol kesehatan, menurutnya, harus betul-betul diterapkan sesuai dengan pedoman pencegahan penularan COVID-19.

"Maka PD Pasar Jaya harus melakukan kontrol yang ketat terhadap penerapan protokol kesehatan serta PD Pasar Jaya harus menyediakan fasilitas protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan dengan sabun, berpedoman dengan protokol kesehatan, PD Pasar Jaya dapat mengatur jarak, dan lain-lain," ujarnya.

Gembong mengatakan tindakan itu harus dilakukan guna menyeimbangkan kesehatan dan perekonomian rakyat. Aktivitas bisa saja berjalan tapi harus tetap memprioritaskan kesehatan.

"Ini bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara faktor kesehatan dan bergeliatnya ekonomi rakyat. Cuma memang diperlukan pengawasan yang sangat ketat, agar aktivitas pasar bisa berjalan namun sisi kesehatan tetap menjadi faktor utama," ujarnya.

Ikappi

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengkritik soal minimnya edukasi Pemprov DKI Jakarta terkait protokol kesehatan bagi pedagang di pasar. Ikappi menilai sosialisasi protokol kesehatan yang dilakukan kurang maksimal.

"Kami dari Ikkapi sebetulnya imbauan dan sosialisasi secara berkala. Namun tampaknya pemerintah terkait, dalam hal ini PD Pasar Jaya, khususnya itu kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dan edukasi. Kalau ini dilakukan, duduk bersama dengan pedagang-pedagang agar bicara dari hati ke hati, saya kira ini dapat efektif berjalan," kata Ketua Bidang Infokom DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan ketika dihubungi, Kamis (11/6/2020).

"Harus ada edukasi, edukasi minim sekali, karena pasar ini menjadi potensi pusat penyebaran yang cukup tinggi transaksinya masih tradisional ya, harusnya ada perhatian khusus karena proses transaksi cukup padat," lanjutnya.

Reynaldi juga mengatakan ketersediaan fasilitas kesehatan yang masih minim di setiap pasar. Dia meminta Pemprov memperhatikan hal itu, bahkan harus ada pengecekan suhu tubuh ketika masuk ke pasar.

"Betul fasilitasnya masih minim, harus ada tes suhu harus masuk ke pasar, di blok pasar itu harus ada hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan secara berkala," ujarnya.(dtk)

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.