Header Ads

Loading...

Fahri: Prabowo Lebih Berjasa soal Dana Desa Ketimbang Jokowi


Fahri: Prabowo Lebih Berjasa soal Dana Desa Ketimbang Jokowi

[lndonesia.org] - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat berjasa ketimbang Presiden Joko Widodo dalam implementasi Undang-undang Desa sekaligus alokasi dana desa.

Pernyataan Fahri disampaikan untuk membantah klaim Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengesankan kebijakan anggaran Dana Desa dikeluarkan sejak era Jokowi menjadi Presiden.

"Itu salah [klaim Mendagri]. Pak Jokowi justru tak terlibat dana desa. Mana yang berjasa apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Ya Pak Prabowo yang lebih berjasa," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).

Fahri menyatakan Prabowo memiliki peran strategis dalam merealisasikan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa di Parlemen.

Prabowo dalam hal ini berperan sebagai promotor untuk menggerakkan seluruh Fraksi Gerindra di DPR menyetujui undang-undang tersebut.

Selain itu, Fahri turut menyebut Prabowo menjadi pihak yang pertama kali mempelopori program Rp1 miliar satu desa di kampanye Pilpres 2014 silam.

"Karena Pak Prabowo, pertama, dia termasuk promotor UU desa. Kedua, dalam pilpres lalu dia berjanji anggaran Rp1 miliar 1 desa," kata dia.
Fahri: Prabowo Lebih Berjasa soal Dana Desa Ketimbang JokowiFahri Hamzah menilai Prabowo lebih berjasa atas lahirnya Dana Desa ketimbang Jokowi. (REUTERS/Darren Whiteside)

Fahri menyatakan anggaran dana desa diimplementasikan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus 2014 lalu.

"Anggaran desa pertama di cantumkan oleh SBY untuk tahun 2015 dalam pidato nota keuangan 16 agustus 2014, lalu pak prabowo mendukung pencatuman 9 triliun untuk alokasi dana desa," kata dia.

Fahri menyatakan saat perumusan Undang-undang Desa itu Jokowi belum memiliki kekuasaan apapun untuk berhubungan dengan DPR. Sebab, kala itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubenur DKI Jakarta.

"Nah pak Jokowi belum jadi apa-apa saat itu. Artinya dia belum berhubungan dengan DPR, dengan proses legislasi," kata Fahri.

Polemik dana desa ini kembali mengemuka setelah Mendagri Tjahjo Kumolo mengumpulkan ribuan perangkat desa. Tjahjo mengajak para kepala desa dan bamus desa untuk menyerukan nama 'Jokowi' jika ia meneriakkan 'dana desa'.

Hal itu terjadi dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

"Terima kasih Pak Jokowi. Tolong untuk kepala desa dan badan musyawarah desa berdiri. Kalau saya teriak dana desa, (balas dengan) Pak Jokowi," kata Tjahjo.[cnn]


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.