Ustadz Fahmi Salim: Presiden Sampai TNI Ngurusi FPI, Kapan Ngurusi Rakyat?


Ustadz Fahmi Salim: Presiden Sampai TNI Ngurusi FPI, Kapan Ngurusi Rakyat?


lndonesia.org - Pencopotan Baliho yang dilakukan oleh TNI menuai berbagai tanggapan publik. Termasuk juga dari Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Fahmi Salim.

Melalui akun twitter pribadi miliknya, Fahmi menyentil keras Presiden, Mneteri, MPR, DPR, Polisi, Bahkan TNI yang terus saja menyoroti Front Pembela Islam (FPI) belakangan ini.

Lebih lanjut Fahmi mempertanyakan kapan pemangku kepentingan tersebut mengurusi kesejahtenraan rakyat.

“PRESIDEN ngurusi FPI Menteri ngurusi FPI MPR DPR ngurusi FPI POLISI ngurusi FPI TENTARA ngurusi FPI KAPAN KALIAN NGURUSI KESEJAHTERAAN RAKYAT? APA HANYA SESAAT SEBELUM PEMILU SAJA? Pliss rakyat sudah capek, butuh kerja, butuh makan, butuh jaminan masa depan,” cuitan Fahmi Salim @Fahmisalim2 dikutip pada Sabtu, 21 November 2020.

Diketahui, Pengdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman telah memberikan keterangan bahwa dirinyalah yang memberikan perintah atas pencopotan baliho FPI yang memuat gambar Imam Besar Habib Rizieq.

Sebelumnya tegah beredar video anggota TNI yang tampak menurunkan dan mencopot secara paksa baliho HRS yang terpasang disuatu jalan.

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berrapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” ungkap Mayjen Dudung dikutip dari PMJNews pada Jumat 20 November 2020.

Menurutnya, pemesangan baliho tersebut tidak mematuhi aturan dari Pemprov DKI Jakarta yang seringkali sudah ditindak sehingga pencopotan dilakukan secara paksa oleh TNI.

Atas peristiwa pencopotan baliho tersebut pula, politisi Demokrat Andi Arief juga ikut menanggapi melalui akun twitternya.

“Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah. Sudah tak mampu,” kata Andi Arief dalam akunnya @AndiArief__ dikutip Jumat 20 November 2020.

Lebih lanjut, Andi melihat bahwa adanya propagandis bahkan sampai kelumpuhan struktur sehingga TNI ikut terlibat dalam wilayah politik.

“Propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI. Ini new normal. TNI masuk ke wilayah politik diundang Presiden dan pendukungnya,” imbuhnya. ***

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.