4 Fakta Rizal Ramli Sebut RI Pengemis Utang


4 Fakta Rizal Ramli Sebut RI Pengemis Utang


lndonesia.org -  Rizal Ramli tidak henti-hentinya menyinggung jumlah utang pemerintah yang saat ini terus meningkat. Hingga akhir September, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun atau 36,41% dari produk domestik bruto (PDB). Peningkatan jumlah utang pemerintah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melebarkan defisit APBN.

Pelebaran defisit APBN dikarenakan sumber penerimaan negara yaitu pajak sedang lesu terdampak pandemi COVID-19. Di satu sisi, pemerintah butuh dana besar untuk menangani COVID-19 serta memulihkan ekonomi nasional.

Rizal Ramli bukan pertama kali mengkritik kondisi utang pemerintah, dia pernah mengajak Menteri Keuangan untuk debat soal data utang pemerintah, memberikan julukan Menteri Keuangan 'Ratu Utang', dan teranyar menyebut Indonesia 'pengemis utang bilateral'. Berikut fakta-faktanya:

1. Tuding Indonesia Pengemis Utang
Tanpa dukungan setoran pajak, sementara pemerintah wajib mengatasi dampak pandemi virus corona, mau tidak mau sumber pembiayaan datang dari utang. Tanpa utang, pemerintah tidak akan punya sumber daya untuk menangani pandemi. Tentu bukan sesuatu yang kita inginkan.

Kebutuhan penanganan pandemi membuat utang pemerintah membengkak. Per akhir September 2020, total utang pemerintah tercatat Rp 5.756,87 triliun atau 36,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Eks Menko Kemaritiman di pemerintahan Presiden Jokowi periode I menyatakan utang pemerintah semakin menumpuk dan parah.

"Mas @jokowi, mau dibawa kemana RI ? Surat utang bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah. Makanya mulai ganti strategi jadi "pengemis utang bilateral" dari satu negara ke negara lain,, itupun dapatnya recehan itu yg bikin 'shock'," cuit akun @RamliRizal.

2. Bunga Utang Makin Mahal?
Kalau benar, maka bisa jadi mencemaskan. Sebab mayoritas utang Indonesia adalah dalam bentuk obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN). Per akhir September 2020, utang dalam SBN adalah Rp 4.892,57 triliun atau hampir 85% dari total utang pemerintah.

Namun kalau melihat data di pasar, sejatinya bunga SBN semakin rendah. Ini terlihat dari imbal hasil (yield) SBN yang bergerak turun. Pada 20 November 2020 pukul 12:40 WIB, yield SBN seri acuan tenor 10 tahun berada di 6,208%. Sejak akhir 2019 (year-to-date), yield instrumen ini turun 89 basis poin (bps).

Bahkan ke depan sangat mungkin yield akan terus turun. Citi memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun bisa terkoreksi sampai ke kisaran 5,8%.

"Kami mengambil posisi overweight terhadap obligasi pemerintah Indonesia. Kami memperkirakan yield SBN 10 tahun akan melandai dan turun ke kisaran 5,8%," sebut riset Citi.

Investor memang semakin nyaman memegang SBN. Kepercayaan yang meningkat ini menurunkan premi risiko terhadap obligasi pemerintah, yang dicerminkan dalam Credit Default Swap (CDS).

Saat kepercayaan investor semakin tinggi, maka minat terhadap SBN tentu mengikuti. Peningkatan permintaan akan menurunkan yield, dan kemudian kupon yang harus dibayar oleh pemerintah. Beban utang pun bakal lebih ringan.



3. Kemenkeu Buka Suara
Dalam cuitannya, Raja Kepret ini menyebut Indonesia sebagai 'pengemis utang bilateral'. Hal itu pun langsung ditanggapi oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari lewat akun Twitternya @rahayupuspa7.

Dalam cuitannya, Puspa membantah jika Indonesia dianggap sebagai pengemis utang. Menurut dia, pinjaman atau utang merupakan instrumen pelengkap bagi pemerintah yang didasarkan atas kebijakan kerja sama strategis yang komprehensif dan sifatnya mutual dengan negara lain sebagai development partner.

"Pemerintah tidak mengemis ke negara lain untuk mendapatkan pinjaman, karena kondisi Indonesia sebagai negara tujuan investor masih sangat baik dan terpercaya (investment grade)," seperti yang dikutip detikcom dari akun Twitter @rahayupuspa7, Senin (23/11/2020).

Pada kesempatan ini, Puspa juga menjelaskan bahwa imbal hasil atau yield dari surat berharga negara (SBN) 10 tahun terus menurun. Hal itu berbanding terbalik dengan yang disampaikan Rizal Ramli lewat akun Twitternya.

Berdasarkan data Bloomberg, Puspa menyebut yield SBN 10 tahun khusus rupiah mengalami penurunan sebesar minus 13,5%. Sementara yield SBN valas juga mengalami penurunan dengan persentase yang jauh lebih besar dibandingkan yield SBN Rupiah sebesar -34,6% (year to date).

4. Penjelasan Kantor Staf Presiden
Pihak Istana Kepresidenan angkat suara terkait tudingan yang dilontarkan ekonom senior Rizal Ramli soal cuitannya mengenai utang pemerintah. Dia bilang, bunga surat utang semakin mahal dan untuk membayar bunga harus menerbitkan utang baru.

Hal itu dibantah oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adia saat dihubungi detikcom, Senin (23/11/2020). Dia bilang, bunga surat utang saat ini menurun.

Bahkan, Donny menegaskan kebijakan pembiayaan utang diambil untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang saat ini terdampak hebat oleh pandemi COVID-19.

"Surat utang bunganya justru turun. Kedua, kebijakan utang bukan untuk bayar bunga utang tapi untuk pemulihan ekonomi nasional, itu pun masih proporsional," kata Donny.(dtk)

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.