Demo Nasional Lawan Monarki Thailand, Pentolan Aktivis Ditangkapi


Demo Nasional Lawan Monarki Thailand, Pentolan Aktivis Ditangkapi

lndonesia.org - Puluhan ribu orang di Bangkok turun ke jalan pada Kamis (15/10/2020). Aksi turun ke jalan ini untuk menentang larangan yang diumumkan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap protes pro-demokrasi. Selain itu demo ini bertujuan untuk menggulingkan Perdana Menteri dan pembatasan monarki kerajaan Thailand.

Dilansir The Guardian, Sabtu (17/10/2020), Perdana Menteri Thailand mengumumkan keadaan darurat parah pada Kamis pagi. Dekrit ini dikeluarkan untuk menangani pengunjuk rasa yang melakukan protes selama tiga bulan. Aksi ini adalah salah satu demo terbesar yang terjadi di Bangkok.

Pemerintah Thailand juga telah melarang pertemuan lima orang atau lebih dan pembatasan publikasi atau media online yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.

Walaupun pihak berwenang telah mengumumkan dekrit yang melarang protes, tetapi 10.000-an demonstran turun ke jalan Bangkok pada Kamis (15/10/2020). Mereka menyerukan pembebasaan puluhan aktivis yang ditangkap oleh polisi selama sepekan terakhir.

Diantara mereka yang ditangkap adalah pengacara hak asasi manusia Anon Nampa, Aktivis Prasit krutharote, dan pemimpin aksi mahasiswa Parit Chiwarak (penguin), Panusaya Sithijarattankul (Rung) dan Nathchanon Pairoj.

Pantauan Demo Thailand

Menurut Human Right Watch, tindakan darurat ini memungkinkan polisi untuk menahan pengunjuk rasa tanpa dakwaan hingga 30 hari, tanpa akses pengacara atau keluarga.

Disisi lain kelompok protes pemuda, yang mengorganisir pertemuan pada Kamis (15/10/2020), menyebut penangkapan itu sebagai aksi kekerasan tanpa legitimasi.

“Di bawah negara demokrasi sejati, demonstrasi adalah hak dasar. Tidak ada yang boleh ditangkap karena mereka mengatakan kebenaran,” kata kelompok itu. Menurut mereka penangkapan itu untuk melanggengkan kekuasaan otoriter negara, bukan untuk kebaikan rakyat.

Gerakan protes tersebut sudah berlangsung sejak Juli yang dipimpin para pemuda Thailand. Tuntutan awal mereka berfokus pada seruan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha. Ia merupakan mantan panglima militer yang memimpin kudeta pada 2004.

Dia dikembalikan sebagai perdana menteri dalam pemilihan kotroversial tahun lalu. Sejumlah aktivis mengatakan bahwa dirinya memanipulasi suara agar bisa tetap memegang kendali militer. Namun tuduhan tersebut dibantah olehnya.
Reformasi Kerajaan
Tapi sekarang gerakan protes tersebut memperluas tujuannya untuk membatasi kekayaan dan kekuasaan keluarga kerajaan. Sebuah Lembaga yang terlindung dari kritik oleh undang-undang pencemaran nama baik yang keras.

Dilaporkan seruan untuk reformasi kerajaan sangat sensitif di Thailand. Kritik terhadap sistem monarki dapat dihukum dengan hukuman yang lama.

Salah satu ciri protes Thailand saat ini, dipimpin oleh mahasiswa dan kaum muda lainnya. Sebagian besar pemimpin protes berusia 20-an. Dilaporkan siswa sekolah juga ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut dan menggunakan lakban, untuk menutupi tanda pengenal pada seragam sekolah mereka.

Saat unjuk rasa hari Rabu (14/10/2020), iring-iringan mobil kerjaan melewati kerumunan massa, Para pengunjuk rasa meneriakkan tentang pajak kepada iring-iringan mobil itu. Mereka juga memberikan penghormatan tiga jari secara simbolis, sebagai sikap menantang yang diadaptasi dari novel dan film Hunger Games.

Pengguna Internet saat ini juga melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses Change.org, yang mengadakan petisi untuk menyerukan agar Raja Maha Vajiralongkorn dinyatakan sebagai persona non grata di Jerman. Raja dikriktik oleh pengunjuk rasa karena menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa. Petisi tersebut telah menarik lebih dari 115.000 tanda tangan. []

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.