Tolak Sertifikasi Ulama, PKS: Campur Tangan Pemerintah dalam Berdakwah Akan Jadi Persoalan Baru


Tolak Sertifikasi Ulama, PKS: Campur Tangan Pemerintah dalam Berdakwah Akan Jadi Persoalan Baru


lndonesia.org - Rencana standarisasi dan sertifikasi ulama yang disampaikan Kementerian Agama dinilai hanya menimbulkan kegaduhan dalam keberagaman di Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah secara substansi adalah hal yang baik dan mutlak dilakukan siapa pun, terutama para pendakwah agama. Namun hal itu akan menjadi persoalan ketika ada campur tangan pemerintah.

"Menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami bahwa pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kritik Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat, menurut Jazuli, presedennya pernah terjadi pada masa lalu di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama yang pada akhirnya MUI bersikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR ini mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut.

Sebagai langkah alternatif, ia memberi saran agar pemerintah cukup memberi rambu-rambu dan pedoman umum tentang meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Hal itu kemudian disosialisasi dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

"Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," tutup Jazuli. (*)

Tidak ada komentar


Diberdayakan oleh Blogger.