Header Ads

Loading...

Terkait Biaya LRT, Aktivis Politik: KPK Perlu Periksa Komisaris Adhi Karya


[lndonesia.org] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memeriksa komisaris PT Adhi Karya Fadjroel Rachman terkait biaya LRT yang sangat tinggi sehingga menimbulkan protes dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Demikian dikatakan Aktivis Politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (15/1). “Bung Fadjroel sebagai komisaris tentu tahu alasa biaya LRT yang sangat tinggi itu,” ungkap Rahman.

Rahman mengatakan, KPK tidak perlu takut kedekatan Fadjroel dengan penguasa. “KPK lembaga independen, semua pejabat BUMNN bisa diperiksa. Saatnya KPK menunjukkan kepercayaan kepada publik,” papar Rahman.

Selain itu, Rahman mengatakan Fadjroel sebagai komisaris PT Adhi Karya hanya sebagai balas jasa atas dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2014.

“Saya juga khawatir, BUMN menjadi sapi perahan para relawan dan politisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019,” pungkas Rahman.

Sebelumnya, JK mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien.

JK menegaskan, inefisiensi-inefisiensi itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.

JK mempertanyakan kecakapan konsultan yang merancang proyek.

“Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?” ujar JK. [sn]
Loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.