Header Ads

Loading...

Abu Bakar Ba'asyir dan Pencitraan yang Gagal


[lndonesia.org] Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Selasa (22/1) melepaskan tiga cuitan melalui akun Twitternya, @wiranto1947. Tiga cuitan itu merespons pemberitaan tentang rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Dalam cuitannya, Wiranto menyatakan keluarga Abu Bakar Ba'asyir telah mengajukan permintaan pembebasan sejak tahun 2017 karena pertimbangan usia lanjut dan kesehatan Ba'asyir yang semakin memburuk.

Kata Wiranto, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden Joko Widodo sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun, tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI Hukum, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut," kata Wiranto.

Isu tentang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir yang menggelinding sejak Jumat (18/1) menjadi 'bola liar' setelah pernyataan Wiranto yang menyatakan akan mengkaji kembali pembebasan pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Solo itu.

Bola liar tentang pembebasan Ba'asyir bermula ketika Yusril Ihza Mahendra yang berstatus Penasihat Hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatangi Lapas Gunung Sindur, Bogor.

Di sana Yusril mengatakan bahwa dia telah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengumpulkan data, mengamati, upaya pembebasan Ba'asyir. Kata Yusril, seharusnya pembebasan Ba'asyir bulan Desember 2018 tapi karena belum ada kesepakatan dan terkendala berbagai peraturan, dan syarat, maka kemungkinan Ba'asyir baru bisa dibebaskan Januari.

Di hari yang sama, saat kunjungannya ke Garut, Jawa Barat, Jokowi pun menyinggung soal rencana pembebasan Ba'asyir itu.

"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya Beliau kan sudah sepuh (tua). Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan," kata Jokowi seusai meninjau Pondok Pesantren Darul Arqam, di Garut, Jumat (18/1).

Tapi, di tengah rencana pembebasan Ba'asyir, muncul persoalan. Ba'asyir enggan memenuhi syarat pembebasan bersyarat yakni menandatangani janji setia kepada Pancasila. Hal itu diduga menjadi sebab Menko Polhukam Wiranto melontarkan pernyataan akan mengkaji ulang pembebasan bagi Ba'asyir.

Faktanya, hingga Rabu (22/1) belum ada keputusan tentang pembebasan Ba'asyir. Tak hanya keluarga Ba'asyir, masyarakat pun bertanya, apakah Ba'asyir batal bebas? Bola liar kini ada di tangan Jokowi.

Berdasarkan pasal 43 A poin c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus memenuhi syarat telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.



Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Presiden Joko Widodo harus memiliki landasan untuk membebaskan Ba'asyir. Jadi, jika Ba'asyir bebas tanpa landasan hukum, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

"Jika tidak ada landasannya, ini akan mengacaukan sistem, artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan tetap harus ada landasannya, jika tidak, Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Jokowi, katanya, harus membuat landasan hukum, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Perpres atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM sebagai dasar tindakannya.

"Agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu, misalnya politik," kata dia.

Jokowi, selaku presiden bisa memerintahkan jajarannya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk membebaskan seorang narapidana berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur hak-hak narapidana, seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat.

Kata Fickar, Jokowi harus berhitung cermat, jangan hanya pertimbangan elektabilitas lantas menabrak seluruh aturan untuk membebaskan Ba'asyir.

Menurut dia, ada cara selain 'pembebasan bersyarat' untuk menyiasati pembebasan Ba'asyir yang tidak ingin menandatangani syarat  sebuah 'Pembebasan Bersyarat' seperti diatur dalam PP 99/2012, yakni dengan skema 'amnest'i atau 'bebas tanpa syarat'.

"Lembaga amnesti yang bisa digunakan, tanpa permintaan Ba'asyir, Presiden bisa mengampuni dengan amnesti membatalkan putusan yang telah ada," katanya.

Tapi, bila menggunakan skema amnesti, akibatnya Baasyir akan dianggap tidak bersalah. "Atau jika akan memakai skema 'bebas tanpa syarat' harus dibuat dasar hukum baru setaraf dengan UU, karena bebas bersyarat saja pakai UU," katanya.

Pakar hukum tata negara Mahfud Md berpendapat Abu Bakar Ba'asyir hanya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Karena itu, Ba'asyir harus memenuhi syarat-syarat yang diatur ketentuan hukum.

"Tak mungkin Abu Bakar Ba'asyir (ABB) dikeluarkan dengan bebas murni, sebab bebas murni hanya dalam bentuk putusan hakim bahwa yang bersangkutan tak bersalah. Yang mungkin, sesuai dengan hukum yang berlaku, ABB hanya bisa diberi bebas bersyarat. Artinya dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi," ujar Mahfud MD lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (22/1/2019).

Selain memenuhi syarat administratif, pembebasan bersyarat menurut Mahfud Md bisa diberikan bila napi sudah menjalani dua pertiga masa hukuman.

"Atau menurut konvensi internasional yang bersangkutan harus sudah berusia 70 tahun," sambungnya.

Terkait rencana pembebasan Ba'asyir, pemerintah kini mengkaji pertimbangan-pertimbangan berdasarkan aspek ideologi Pancasila, NKRI, serta aspek hukum. Menko Polhukam Wiranto menyebut Presiden Jokowi tidak grusa-grusu mengambil keputusan.

Sementara itu, staf Humas Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto pernah mengatakan ketentuan bebas bersyarat yang diatur PP 99/2012 serta dalam Pasal 84 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat. [cnn/dtk]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.