Header Ads

Loading...

Siapa Bilang Jokowi Berhasil di Infrastruktur? Ini Data-Data Kegagalannya


[lndonesia.org] - Awal berkuasa, Presiden Jokowi dgn arogan mempromosikan dirinya akan membangun infrastruktur nasional. Ia mengklaim, Rezim2 sebelumnya gagal membangun infratruktur nasional sehingga kondisi infrastruktur saat ini lemah dan jauh tertinggal dibandingkan negara2 lain. Jokowi mengkritisi kondisi infrastruktur nasional sepeninggalan Rezim SBY antara lain:

Infrastruktur nasional tertinggal dibandingkan negara tetangga

Puluhan tahun, pembangunan Indonesia memang terhambat oleh minimnya infrastruktur; jalan sangat kurang, Bandara minim, pembangkit listrik tidak memadai, pelabuhan laut relatif sedikit.
Akibatnya, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu tertinggi di dunia. Daya saing Indonesia menjadi rendah.

Bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program gencar dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia. Dalam beberapa pidatonya, Jokowi mengatakan, program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Konektivitas infrastruktur dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Jokowi berpandangan, selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing. Bagaimana realisasi program infrastruktur Jokowi ini ?

Belakangan ini kalangan pendukung buta (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi gencar membela dan mencitrakan Jokowi berhasil membangun infrastruktur. Mereka tanpa dasar metode iptek, standard kriteria evaluasi kinerja, cuma dgn asumsi langsung menyimpulkan, Jokowi sukses bangun infratruktur. Upaya pencitraan ini terus menerus mereka lakukan. Kita di media terlalu sering membaca pembenaran Jokowi, pemerataan dan penghilangan kesenjangan ekonomi antar-daerah menjadi dua alasan mendasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pd 2018 ini pembenaran itu mulai sirna, muncul pembenaran baru yakni Pembangunan SDM meski tanpa Roadmap. Secara tak langsung Jokowi mengakui kegagalan dan banyak program/proyek terpaksa “mangkrak” karena gagal menyediakan dana.

Tetapi, betulkah Jokowi berhasil ? Tidak juga. Bahkan, bisa. dinilai, secara holistik gagal total urus pembangunan infrastruktur. Secara kualitatif, penilaian kegagalan Jokowi ini ditandai sbb;

1. CNN Indonesia membeberkan, LIPI menyatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan, air bersih, dan transportasi publik era Jokowi buruk. Kesimpulan ini didapatkan dari hasil survei terhadap 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

2. Infrastruktur harus dibangun, kita sudah tak ada perdebatan soal itu. Tapi, persoalannya adalah pembangunan harus sesuai dengan kapasitas duit dipunya,” ungkap Mantan Menkeu Chatib Basri, detikFinance, (30/10/2017).

3. Rezim Jokowi akhirnya mengakui pembangunan Infrastruktur sebabkan Indonesia kriris. Rezim ingin menunda pembangunan proyek infrastruktur.

Dalam dokumen Nawacita butir ke tiga Jokowi berjanji, akan membangun Indonesia dari pinggiran selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan tidak hanya berorientasi ke wilayah Jawa atau Jawa-sentris, tapi juga Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.

Setelah 4 tahun berkuasa, ternyata rezim Jokowi kembali ke Jawa Sentris. Infrastruktur lebih banyak dibangun di Pulau Jawa. Konsep pinggiran kepung kota, hanya ada dalam mimpi Jokowi saat kampanye dan awal bekuasa. No implementasi!

Kegagalan Jokowi di bidang infrastruktur nasional sbb:

Kegagalan Jokowi di bidang “Tol Laut”

Jokowi menargetkan akan membangun 24 lokasi pelabuhan laut (RPJMN 2015-2019). Sudah empat tahun jadi Presiden, Jokowi belum juga bisa mencapai bahkan hanya separoh target capaian. Bahkan, pidato Jokowi 2 tahun terakhir terbebas dari program Tol Laut ini.

Juga target pengurangan atau penurunan harga barang2 kebutuhan pokok di daerah2 terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Rezim Jokowi. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang2 seperti di Maluku Utara.

Kegagalan Jokowi di bidang perumahan rakyat

Jokowi buat target capaian pertahun pembangunan perumahan rakyat 1.000.000 unit pertahun atau 5.000.000 unit lima tahun. Faktanya? Ia gagal terus setiap tahun mencapai target. Hanya mampu mencapai sekitar 60 % pertahun.

Sumber data KemenPUPR menunjukkan, per 22 Desember 2015, realisasi pembangunan rumah MBR hanya 667.668 unit, terdiri dari 353.120 unit baru, 76.755 unit renovasi rumah. Rumah Non MBR tercapai 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target utk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit utk Non MBR. Pd 2016, KemenPUPR mengklaim, telah merealisasikan program sejuta rumah dgn capaian 805.169 unit. Artinya, gagal mencapai target sejuta rumah.Pd tahun ketiga, hingga awal Desember 2017, realisasi program sejuta rumah sebanyak 765.120 unit, didominasi 619.868 unit utk MBR (81%) dan 145.252 unit utk Non MBR (19%).

Di lain pihak, Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Abdul Hamid, sebutkan capaian tahun 2015 hanya 699.770 unit; 2016 sebanyak 805.169 unit; 2017 sebanyak 906.169 unit. Tetapi, semua angka capaian masih di bawah target (1 juta unit per tahun). Pada 2018 ini capaian target masih sekItar 60 %. Tentu saja pd 2019 tak mungkin bisa lebih baik capaian mengingat Rezim Jokowi sibuk urus perolehan suara Pilpres.


Terakhir data KemenPUPR di medsos mencatat, capaian 2015 sebanyak 699.769 unit, 2016 sebanyak 867.950 unit, 2017 sebanyak 902.000 unit. Tetap saja gagal nersih target capaian.

Kegagalan di bidang Sumber Daya Air (SDA)

Jokowi masih alami kegagalan di bidang SDA. Sudah 4 tahun, Jokowi masih belum bisa membuktikan prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Rezim Jokowi bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 4 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek2 infrastuktur SDA hingga berakhir 2019. Hingga tahun 2017, hanya ada 43 bendungan dibangun.

Kegagalan di bidang “jalan dan jembatan”

Finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan minfrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.

Data versi Kantor Staf Presiden (KSP), (Kompas.com, 20-10-2018) mencatat, setelah 4 tahun Jokowi jadi Presiden, terbangun Jalan 3.432 Km, Jalan Tol 947 Km, dan Jembatan 39,8 Km, Capaian dominan di Pulau Jawa.

Kegagalan di bidang “perkeretaapian”

Sudah 4 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 4 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM. Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang telah beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.

Kegagalan di bidang “perhubungan udara”

Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar 50% target era SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseot-seot utk merealisasikan target tsb.

Kegagalan di bidang “perhubungan laut”

Rezim Jokowi menargetkan pembangunan 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, 2015-2017, telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Rezim Jokowi selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50%. Tahun keempat tidak terbukti penambahan signifikan. Masih 50% lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, Rezim Jokowi telah mengalami kegagalan-kegagalan di bidang infrastruktur. Pengalaman empat tahun ini dari indikator infrastruktur, Jokowi tidak layak lanjut sebagai Presiden RI. Ia Presiden gagal !

Lebih tragis lagi, pd Juli 2018 Rezim Jokowi akhirnya berencana menghentikan beberapa proyek infrastruktur. Langkah ini diambil karena pemerintah ingin mengurangi impor material. Selama ini neraca perdagangan Indonesia masih defisit karena nilai impor lebih besar dibandingkan ekspor. Rencana ini diperkuat realitas obyektif ketidakmampuan memenuhi pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan.

Hal ini memperkuat penilaian, pd tahun 2018 Jokowi juga gagal dan berkinerja buruk di bidang infrastruktur nasional. Tentu saja, dari sisi indikator urusan pembangunan infrastruktur nasional, kondisi kinerja buruk Jokowi dapat mendukung penilaian publik, Jokowi “tak layak” lanjut jadi Presiden RI.

Selama 4 tahun ini Presiden Jokowi berkinerja buruk dan gagal mencapai target di bidang infrastruktur. Beragam faktor penyebabnya.

Kini memasuki tahun ke-lima (tahun terakhir memegang kekuasaan negara, 2019), Rezim Jokowi mulai berdalih atau berkilah dari persepsi negatif Masyarakat bahwa Jokowi telah gagal urus infratruktur. Lalu, Jokowi mencari pembenaran dgn memprioritaskan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Mulai meninggalkan promosi infrastruktur dan masuk promosi SDM.

Setelah empat tahun Jokowi urus infrastruktur, justru muncul dampak negatif, antara lain:

1. Data BPS 2016 menyebutkan, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang. Karenanya, target mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur gagal.

2. Enam BUMN besar tercatat memiliki utang (liabilities) Rp 291,7 triliun pd kuartal I 2018 atau tumbuh 68% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 173,2 triliun. Keenam BUMN itu, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT PP (Persero) Tbk.

3. Pelemahan rupiah juga didorong ambisi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur melampaui kemampuannya sendiri. Proyek infrastruktur mendongkrak kenaikan impor bahan baku dan barang modal belum bisa diproduksi di dalam negeri.

4. Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tidak berjalan mulus sepanjang 2018. Pada Januari-Oktober 2018 hanya ada 2 PSN baru rampung dikerjakan. Bila dihitung sejak 2016, total Rezim Jokowi baru menyelesaikan 32 PSN. Padahal, dalam Perpres No.56 tahun 2018 disebutkan, PSN 223 Proyek plus 3 program meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 sektor Program.

Oleh: Muchtar Effendi Harahap*
*) Penulis adalah Ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.