Header Ads

Kemensos Kehabisan Dana untuk Lombok


[lndonesia.org] JAKARTA - Kejadian bencana alam besar yang hampir berurutan, Lombok kemudian Sulawesi Tengah, ternyata menguras anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk proses rehabilitasi di Lombok, mereka mengusulkan suntikan dana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kondisi keuangan Kemensos yang menipis untuk menghadapi bencana itu diungkapkan oleh Staf Ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Asep Sasa Purnama. Kebutuhan anggaran yang diusulkan ke BNPB itu mencapai Rp 567,685 miliar.

Anggaran yang mencapai setengah triliun lebih itu digunakan untuk tiga jenis keperluan. Yakni untuk bantuan jaminan hidup sebesar Rp 322,226 miliar untuk 358.029 jiwa. Skema bantuan jaminan hidup ini adalah setiap jiwa mendapatkan Rp 10 ribu/hari dengan durasi pemberian selama tiga bulan.

Kemudian untuk santunan 1.478 jiwa korban luka sebesar Rp 3,695 miliar. Alokasi berikutnya adalah bantuan isi rumah sebesar Rp 241,764 miliar. Alokasi anggaran untuk bantuan isi rumah diberikan kepada 80.588 kepala keluarga (KK). Sehingga setiap KK mendapatkan anggaran Rp 3 juta. ’’Uang bantuan isi rumah ini diberikan saat rumahnya sudah jadi,’’ tuturnya di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Kemensos mencatat, jumlah rumah rusak mencapai 80.588 unit. Alokasi anggaran pembangunan setiap rumah berbeda-beda sesuai tingkat kerusakannya. Rumah dengan kondisi rusak berat mendapatkan alokasi Rp 50 juta.

Juru bicara command center Kemensos Adhy Karyono mengatakan, pada prinsipnya pemerintah tetap menjalankan misi kemanusiaan dan operasi pasca bencana di Lombok, NTB.

’’Kami tidak meninggalkan NTB,’’ jelasnya. Dia mencontohkan di Lombok saat ini masih erlangsung 15 pos layanan psikososial.

Adhy menuturkan, misi rehabilitasi bencana di Lombok berbeda dengan di Aceh. Pada saat bencana di Aceh, masyarakat dibuatkan hunian sementara (huntara). Sedangkan untuk di Lombok ditetapkan bahwa korban dibuatkan hunian tetap (huntap). Proses teknis pembangunan huntap di Lombok ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah akan menanggung semua biaya untuk tanggap darurat pasca gempa yang melanda empat daerah di Sulawesi Tengah. JK menyebutkan, pembiayaan itu bukan hanya pada tahap tanggap darurat saja. ”Pokoknya pemerintah akan menjamin semua biaya yang sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan rehabilitasi akan dijamin,” ujar JK usai meninjau lokasi gempa di Palu dan Donggala, kemarin. Tapi dia tidak menyebutkan secara jelas kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu dan sekitarnya.

Sumber pendanaan itu salah satunya juga berasal dari Bank Dunia atau World Bank. Pemerintah bisa mendapatkan pinjaman lunak dengan waktu pengembalian jangka panjang. Tapi, teknis pinjaman itu masih belum dibahas detail hingga kemarin.

”Apalagi dalam keadaan darurat gini itu bank dunia tugasnya itu membantu negara-negara anggota bank dunia untuk mengatasi tekanan darurat,” imbuh pejabat yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia itu.

Selain itu, untuk memulihkan perekonomian warga, pemerintah juga segera memulihkan pasokan listik agar bisa kembali seperti semula. Percepatan tahapan rehabilitasi juga akan dipercepat. Sehingga dana bisa mengalir kepada warga yang mengerjakan proyek dan roda ekonomi kembali menggeliat.

”Rehabilitas itu kan pembangunan. Pasti kontraktor dapat uang, rakyat dapat uang, jadi ekonomi jalan. Harus cepat bersamaan,” tambah dia.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga mengeluhkan dana darurat bencana di lembaganya yang minim. ”Hanya Rp 4 triliun. Untuk Lombok (bencana gempa di Lombok, Red) saja kurang,” katanya.

Dia menyebutkan, idealnya dana darurat yang ada di BNPB pertahun itu Rp 15 triliun.

Lalu apa dampaknya jika dana tersebut minim? Sutopo membeberkan, dana itu mempengaruhi kecepatan dalam penangan saat darurat dan pasca darurat. Termasuk dalam pemberian bencana.

Sebenarnya dialog mengenai pembahasan ini sudah sering dilakukan dengan Komisi VIII DPR RI. Namun usulan penambahan dana itu hingga kini tak ada titik temu. [indopos]

JANJI PUSAT UNTUK LOMBOK

Kebutuhan anggaran Kemensos: Rp 567,685 M

RINCIANNYA:

1. Bantuan jaminan hidup : Rp 322,226 M miliar (Untuk 358.029 jiwa, Rp 10 ribu/hari/orang selama tiga bulan)

2. Santunan 1.478 jiwa korban luka sebesar Rp 3,695 miliar

3. Bantuan isi rumah sebesar Rp 241,764 miliar (untuk 80.588 KK atau Rp 3 juta/KK

Anggaran BNPB hanya Rp 4 Triliun, dari Rp15 Triliun yang dibutuhkan

DAMPAK KEKURANGAN DANA

Mempengaruhi kecepatan dalam penangan saat darurat dan pasca darurat. Termasuk dalam pemberian bencana.

Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.