Header Ads

Anggaran Cekak, Kemensos Minta NTB Tak Umbar Janji Bantuan Gempa


[lndonesia.org] Jakarta - Isu penanganan korban bencana gempa Lombok tengah mengemuka. Di jejaring internet, beredar surat Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengalami cekak anggaran untuk memberi bantuan korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini hoax atau bukan ya?

Surat itu tertanggal 21 September 2018, perihal Bantuan Stimulan Pemuliahan Sosial (BSPS) untuk korban gempa bumi di Provinsi NTB, ditujukan untuk Gubernur NTB di Mataram. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat.

Dilansir dari detikcom, Harry Hikmat sudah mengkonfirmasi bahwa surat itu benar adanya. Soal keterbatasan alokasi anggaran bantuan sosial Kemensos, itu juga bukan hoax. Namun demikian, pihaknya kini sedang mencari sumber anggaran lain di luar anggaran bantuan sosial tahun 2018 di Kemensos, yakni dari Dana Siap Pakai (on call) untuk keadaan darurat bencana.

"Ya, dari APBN. Tapi kan untuk bencana itu ada sumber lain yang disebut dana on call dari pemerintah untuk menghadapi kedaruratan. Jadi sudah ada pos anggaran untuk menangani bencana," kata Harry lewat sambungan telepon, Senin (8/10/2018).

Dalam surat yang diberi keterangan bersifat penting itu, Kemensos meminta Gubernur NTB untuk memerintahkan Bupati dan Wali Kota supaya tidak mengumbar janji ke calon penerima bantuan Kemensos. Harry menjelaskan, permintaan demikian muncul karena tahapan pendataan belum selesai. Pemberian bantuan ini sifatnya masih sebatas usulan data.

"Jangan sampai punya pemikiran, baru usulan data sudah meminta segera dicairkan," kata Harry.

BSPS=Rp 300 ribu/orang

BSPS dikenal sebagai Jadup alias "jaminan hidup". Besarnya adalah Rp 10 ribu per jiwa, tanpa dibatasi oleh umur. Jumlah harinya adalah 30 hari dan bisa diperpanjang 1 hari. Maka Rp 10 ribu dikali 30 hari, setiap orang diusulkan mendapatkan Rp 300 ribu.

"Memang aturannya untuk sebulan (30 hari), sebagaimana diatur di Permensos Nomor 4 Tahun 2015," kata Harry.

Jadup itu hanya akan diberikan untuk korban bencana yang sudah kembali dari pengungsian ke rumahnya atau ke hunian sementara. Estimasi anggaran untuk 320 ribu jiwa pengungsi, Kemensos butuh anggaran Rp 107 miliar.

"Kalau kita hitung 1 bulan, itu sekitar Rp 107 milliar. Itu kalau dihitung sekitar 320 ribu pengungsi apabila mereka sudah kembali ke rumah. Untuk 1 kota dan 6 kabupaten di NTB," kata Harry.

Harry menjamin urusan keterbatasan anggaran Kemensos untuk jadup ini sudah beres. Semalam (7/10) ada rapat terbatas tingkat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membahas soal ini. Karena anggaran bantuan sosial Kemensos di APBN cekak, maka sumber anggaran akan dicarikan dari pos anggaran lain. Dia menyebut ada dana siap pakai (on call) untuk keadaan darurat bencana, bantuan luar negeri, hibah
luar negeri, dan dalam negeri.

"Jadi tidak benar bahwa kami mengabaikan NTB karena ada (bencana alam) Palu. Saya yang tanggung jawab, bahkan kami mengusulkan lebih awal dari ketentuan, jauh jauh hari sebelumnya sebelum mereka kembali ke rumah," tandas Harry.

Bunyi surat Kemensos yang viral itu

(Kop surat) Kementerian Sosial Republik Indonesia

(Tanggal) 21 September 2018

Kepada Yth Gubernur NTB di Mataram
Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor 2311/i/BS/02/09/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Pendataan Calon Penerima Jaminan Hidup Bantuan Korban Luka-luka dan Isi Hunian Tetap Korban Gempa Bumi di Provinsi NTB, bersama ini disapmaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, Kementerian Sosial melaksanakan perlindungan sosial dari rehabilitasi sosial kepada masyarakat di Kabupaten/Kota dari wilayah terdampak bencana, dan berkoordinasi dengan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.
2. Untuk tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, terkait rencana penyaluran Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (Jaminan Hidup Bantuan Korban Luka-luka dan Bantuan Isi Hunian Tetap) masih dalam proses perencanaan penganggaran.
3. Mengingat saat ini sudah masuk semester II triwulan III dan banyaknya kejadian bencana alam dan Januari s/d Agustus 2018 serta keterbatasan alokasi anggaran bantuan sosial Tahun 2018 di Kementerian Sosial RI.
4. Sehubungan dengan hal tersebut setelah data calon penerima Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (Jaminan Hidup, Bantuan Korban Luka-luka dan Bantuan Isi Hunian Tetap) sudah tervalidasi, kiranya Bapak Gubernur berkenan menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk tidak menjanjikan kepada calon penerima BSPS dimaksud tentang rencana bantuan tersebut. 

Demikain atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
ttd
Harry Hikmat


[dtk
Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.