Header Ads

Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!


[lndonesia.org] Kalian mau bilang apapun, tetap saja Partai Koruptor itu ya PKS, harus PKS. Alias Partai Keadilan Sejahtera. Mereka punya banyak alasan yang meski keluar realitas dan jauh dari kebenaran, yang penting berhasil menjadi pembenaran…

Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Sejak berdirinya tahun 1998 dengan nama Partai Keadilan lalu berubah menjadi PKS, ternyata partai ini adalah (meniru gaya sang Prof) penghasil 4 Koruptor (KPK Watch *Update Maret 2014). Artinya jika dirata-rata Partai ini ternyata menghasilkan koruptor 1 orang setiap 5 tahun.

Bandingkan periode yang sama kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP dengan 157 kasus yang artinya 39 orang setiap 5 tahun, atau sekitar hampir 8 orang pertahun.

Ada 3 Korupsi besar yang pernah menghebohkan jagad perkorupsian di Indonesia.

Pertama, kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan nilai kerugian negara 4,6 Trilyun (BPK).

Kedua, kasus Century dengan kerugian negara 6,7 Trilyun (BPK).

Ketiga korupsi E-KTP dengan kerugian negara sebesar 2,3 Trilyun (KPK).

Dan di ke-3 kasus besar korupsi itu tidak ada satupun tersangkut kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Ada lagi kasus-kasus korupsi berjamaah, korupsi yang melibatkan banyak orang, bahkan ada korupsi yang hanya satu geng Partai saja.

Seperti kasus Hambalang yang didominasi kader Partai Demokrat. Kasus Suap Gubernur BI dengan 10 tersangka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan 6 orang tersangka dari Partai Golkar.

Alhamdulillah… Tidak ada korupsi berjamaah yang tersangkanya “Gerombolan PKS”.

Sampai saat ini, setiap waktu koruptor terus bertambah. Tersangkanya terus ditangkapi KPK. Dalam tahun 2018 saja ada beberapa Kepala Daerah yang ditangkap KPK dalam kasus Korupsi.

Ada Bupati Subang Imas Aryumningsih yang ternyata “bukan kader PKS“ tetapi dari Partai Golkar. Ada Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae yang ternyata juga “Bukan Kader PKS” tetapi kader PDIP. Ada Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif yang merupakan salah satu elite Partai Berkarya yang lompat dari Partai Golkar, ternyata “bukan kader PKS”. Ada pula Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan yang lagi-lagi “bukan kader PKS” tetapi lagi-lagi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Lalu ada Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad dari PKB. Ada Gubernur Jambi, Zumi Zola dari PAN. Ada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dari Partai Golkar. Ketiga nama belakangan ini ternyata juga “bukan kader PKS”. Hanya di semester pertama 2018 saja 2 koruptor dari PDIP dan 3 dari Golkar, hasil yang luar biasa PKS saja hanya bisa meraih dalam waktu cukup lama, 20 tahun. Tapi yah itu tadi…

Tetap Saja, Partai Koruptor itu ya… PKS!

Jadi bukan hanya orang awam saja yang menggoreng dan memaksa logika publik bahwa Partai Koruptor itu ya PKS, tapi sekelas Profesor pun yang paling mengerti hukum juga akan menggoreng PKS untuk dijadikan “tumbal” buat menutupi busuknya kasus-kasus korupsi di Indonesia mengarah ke partai lain. [jerami]
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.