Header Ads

NGEPER! Setelah Didemo Banser NU, PDIP Langsung Cabut Laporan Politik Uang


[lndonesia.org] - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mencabut laporan dugaan praktik politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati menjelang pemilihan kepala daerah setempat.

Pencabutan laporan ke Panitia Pengawas Kabupaten Banyumas itu dilakukan setelah puluhan anggota Banser Nahdlatul Ulama berunjuk rasa di Sekretariat DPC PDIP Banyumas, Jalan Adhyaksa, Purwokerto, Selasa, 26 Juni 2018.

Dalam unjuk rasa tersebut, Banser merasa keberatan atas tindakan Satuan Tugas "Money Politic" PDIP Banyumas yang menuding kegiatan pengajian di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, sebagai bagian dari praktik politik uang dan selanjutnya dilaporkan ke Panwaskab Banyumas.

Komandan Banser NU Banyumas Andri Widiyanto mengatakan kegiatan pengajian berupa doa bersama tersebut rutin digelar nahdiyin, tidak hanya saat menjelang pilkada.

"Selain itu, tuan rumah biasanya memberikan buah tangan berupa bahan makanan atau uang," katanya.

Dia menyayangkan sikap Satgas "Anti-Money Politic" PDIP yang langsung mengambil tindakan tanpa melaporkan lebih dulu ke Panwas Kecamatan Sumbang atau Panwaskab Banyumas.

Meskipun sempat memanas, unjuk rasa tersebut berakhir damai setelah Kepala Kepolisian Resor Banyumas Ajun Komisaris Besar Polisi Bambang Yudhantara Salamun datang dan mengajak semua pihak untuk melakukan mediasi di dalam Sekretariat DPC PDIP Banyumas.

Setelah mengikuti mediasi, Andri mengatakan jika PDIP siap mencabut laporan atas dugaan praktik politik uang tersebut.

"Alhamdulillah laporannya dicabut, selain itu sudah ada permintaan maaf kepada NU dan Anshor. Ini sudah selesai, setelah ini kita bersama-sama menjaga kondusivitas Banyumas dalam pelaksaan pilkada tahun ini, Insya Allah aman, damai," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Hukum dan Advokasi PDIP Banyumas Susetyo mengatakan pihaknya meminta maaf atas peristiwa yang terjadi di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, pada Senin malam, 25 Juni 2018, sehingga terjadi kesalahpahaman.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan melakukan pencabutan pelaporan dugaan praktik politik uang tersebut ke Panwaskab Banyumas.

"Kami dengan nahdiyin satu saudara, satu sahabat sehingga tidak ada pertimbangan apa-apa dalam pencabutan pelaporan ini. Kita memang sama-sama ingin membesarkan Islam Nusantara, kemudian ingin membikin pilkada di Banyumas itu damai tanpa adanya konflik-konflik yang tidak bisa dipertangungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Panwaskab Banyumas Yon Daryono mengatakan pihaknya telah menerima pencabutan laporan atas dugaan praktik politik uang tersebut.

Menurut dia, pencabutan laporan secara resmi tersebut dilakukan oleh Ketua Badan Hukum dan Advokasi PDIP Banyumas Susetyo dan disaksikan oleh perwakilan kuasa hukum Tim Pemenangan Pasangan Mardjoko/Ifan Haryanto.

"Akan tetapi sesuai dengan instruksi Bawaslu Jateng dan Bawaslu RI, Panwaskab berkewajiban untuk tetap meneruskannya sebagai temuan. Nanti hasil temuan itu kami analisis kajian hukumnya, kami serahkan ke Sentra Gakkumdu yang ada unsur Kejaksaan dan Kepolisian, kami belum tahu hasil analisisnya," katanya.

Ia mengatakan pihaknya memiliki waktu maksimal tujuh hari untuk menangani temuan sebelum diserahkan ke Sentr Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dianalisis apakah bisa diteruskan ke pengadilan ataukah dihentikan.

Seperti diwartakan, kasus dugaan praktik politik tersebut dilaporkan terjadi pada Senin,25 Juni 2018 di salah satu rumah warga Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, yang sedang menggelar pengajian untuk mendoakan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. [ant/pan]
Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.