Header Ads

Loading...

Mendagri Sebut Tak Mungkin Ajukan Iriawan Kalau Langgar Aturan, Begini Faktanya..


[lndonesia.org] - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, membantah menyalahi aturan dengan mengusulkan nama Komjen Polisi M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Menurutnya, tim hukum Sekretariat Negara (Setneg) sudah menelaah dasar hukum pengajuan nama itu.

"Saya bertanggungjawab sesuai undang-undang. Tidak mungkin saya ajukan nama untuk Keputusan Presiden (Keppres), jika itu melanggar undang-undang," ujar Tjahjo dikutip dari republika, Senin (18/6) malam.

Dia pun menegaskan Keppres tidak akan keluar begitu saja tanpa ada telaah terlebih dulu dari tim hukum Setneg. Jika melanggar, maka pengajuan nama untuk Pj Gubernur tidak akan disepakati.

"Saya menerima kritik dan saran. Yang penting, tidak melanggar undang-undang," tambah Tjahjo.

Pernyataan Mendagri tersebut berbeda dengan penjelasan dari Ketua Presidium IPW. Dilansir dari kumparan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, pelantikan itu telah melanggar 3 undang-undang sekaligus. Yaitu, UU Polri, UU Pilkada, dan UU ASN.

"Ini melanggar UU, Kami menyayangkan ditunjuknya Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Penunjukan ini lebih banyak mudaratnya bagi Polri ketimbang manfaatnya," ujar Neta kepada kumparan, Senin (18/6).

Di Pasal 28 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, kata Neta, diatur bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian.

Sedangkan di ketentuan UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) Pasal 201 Ayat (10) disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang kosong, diangkat Pj gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya ruang lingkupnya dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi.

Ada pula inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Neta berharap Polri tidak diseret-seret ke ranah politik dan tetap bekerja secara profesional sesuai tugas fungsi Polri.

"Jangan menyeret-nyeret Polri ke dunia lain. Polri cukup dijaga profesionalisme dan infependensinya agar kepercayaan publik tetap terjaga," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono membantah bahwa penunjukan dan pelantikan Iriawan menyalahi Undang-undang Polri.

"Tidak, Pasal 28 ayat 3 pejabat Polri yang menjabat di luar struktur Polri harus mengundurkan diri (jabatan di Polri dicopot). Pak Iriawan sudah dicopot jabatannya sebagai Asisten Ops Polri. Jadi sudah sesuai," pungkas Sumarsono menjawab keraguan publik.

Menurut Sumarsono, setelah Iriawan diangkat menjadi Sekretaris Utama Lemhannas, maka ia sudah merupakan pimpinan tinggi madya. Sehingga, lanjut Sumarsono, UU ASN dan UU Pilkada tidak dilanggar. [lo/rep/kmp]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.