Header Ads

HEBOH! Soal 'Gaji' BPIP, Presiden Jokowi Minta Maaf kepada Megawati, Loh kok?

Ilustrasi
[lndonesia.org] Jakarta - Hak keuangan untuk penggawa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memicu kritik publik. Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sudah membicarakan isu ini dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

"Tadi saya pun ditanya oleh Bapak Presiden, dan beliau pun minta maaf," kata Megawati dalam acara Peluncuran Buku dan Peluncuran Perangko Bung Karno di Gedung Filateli, Jl Pos Besar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

Saat bertemu dengan Jokowi, Megawati menyarankan Jokowi tenang saja. Apalagi Megawati sendiri juga sudah maklum bahwa dirinya menjadi sasaran kritik di media sosial. Megawati menyarankan Jokowi tak menganggap 'bully' di internet itu sebagai hal yang serius.

"Jadi beliau (Jokowi) saya harapkan tenang-tenang saja karena mungkin nama saya saja saya bilang. Saya guyonidengan bilang, 'Puasa loh, Pak. Sudahlah, nggak usah dibawa ke dalam hati,'" kata Megawati, menyampaikan obrolannya dengan Jokowi.

Mendengar kabar itu, politikus PKS bingung soal siapa pemimpin sebenarnya, Jokowi atau Megawati.

"Kadang agak bingung siapa pemimpin atau siapa yang dipimpin," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dikutip dari detikcom, Jumat (1/6/2018).

"Presiden orang Jawa, jadi hormat pada yang tua. Tapi pernyataan ini dapat menurunkan wibawa Presiden. Mestinya dijaga bersama marwah Presiden," kata Mardani.

Kewibawaan Jokowi perlu dijaga bersama-sama. Peristiwa privat semacam praktik sopan santun yang diungkap Megawati seharusnya tak perlu diungkap ke publik.

"Kalaupun benar, cukup untuk internal saja, tidak perlu diumbar keluar. Kasihan kalau Presiden dipersepsi publik bersikap tidak patut," kata Mardani. 

Media sosial di internet sempat riuh gara-gara gaji penggawa BPIP itu ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpres itu diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. [lo/dtk
Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.