Header Ads

Bawaslu: Pertemuan KPU dengan Sekjen PSI Tak Pantas Dilakukan


[lndonesia.org] JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengkritik pertemuan antara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Raja Juli Antoni yang tak lain adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Bagja, pertemuan tersebut tidak pantas dilakukan jika membicarakan soal kasus pelanggaran partai yang baru baru saja dilakukan.

“Kan KPU akan memberi keterangan pada besok harinya maka tidak pas jika mereka membicarakan hal itu (kasus dugaan pelanggaran kampanye) kepada orang yang dilaporkan (terkait pelanggaran itu),” ujar Bagja kepada wartawan di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Ia menolak berkomentar terkait adanya dugaan intervensi KPU dalam penanganan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh kader kader PSI. Bagja menyebutkan keterangan KPU di Bareskrim Polri pekan lalu telah melemahkan semua bukti yang telah diungkap Bawaslu dalam penyelidikan sebelumnya.

Lebih jauh ia menyayangkan ketidak konsistenan KPU dalam menjalankan aturan karena dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu, KPU merubah keterangan mereka.

Bagja menilai alasan KPU soal perbedaan keterangan akibat perbedaan pertanyaan itu tidak cukup kuat.

“Semestinya sederhana saja, menegaskan apakah ada kampanye yang di luar jadwal atau sesuai jadwal. Jika keterangan kelembagaan berubah-ubah maka KPU lembaga yang plinplan,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengakui telah menggelar pertemuan dengan KPU setelah pemeriksaan di Bareskrim Polri. Juli menyebutkan pertemuan itu tidak hanya membahas persoalan penanganan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh PSI.

Ia menjelaskan, pertemuan itu salah satunya membahas masalah hukum yang sedang dihadapi PSI terkait dugaan pelanggaran kampanye di media massa. Namun, dia menyatakan pertemuan tersebut tidak terkait langsung dengan kasus.

“Masalah kasus yang sedang saya hadapi hanya bagian kecil dari seluruh perbincangan kami,” ujarnya.

Disisi lain, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, menegaskan bahwa lembaganya tidak melakukan intervensi apa pun terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh PSI. Ia juga menyatakan tidak pernah bertemu dengan pengurus PSI selama penanganan kasus tersebut.

“Jadi, agak berlebihan misalnya keterangan saya dianggap seolah-olah sangat menentukan keputusan Sentra Gakkumdu melalui Bareskrim Polri,” ujar Wahyu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6). [lo/ptc]
Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.