Header Ads

Serangan Terhadap Prabowo Pengalihan Isu Utang Indonesia Rp. 7.000 Triliun


[lndonesia.org] JAKARTA - Pidato Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut ramalan Indonesia bubar di 2030 menjadi kontroversi karena Prabowo mengutipnya dari novel berjudul 'Ghost Fleet'. Jadi, dasarnya fiksi atau kajian ilmiah?

"Begini ya, jadi di luar negeri ada namanya scenario writing. Memang bentuknya mungkin novel, tapi yang nulis adalah ahli-ahli intelijen strategis," kata Prabowo saat ditanya wartawan di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Prabowo menegaskan ramalan itu didasari tulisan dari luar negeri. Menurutnya, ramalan 'Indonesia Bubar Tahun 2030' sudah menjadi pembicaraan di luar negeri.

Lalu, apa tujuan Prabowo mengungkit ramalan itu di pidatonya? dilansir dari detikcom, Prabowo mengaku ingin mengingatkan agar masyarakat waspada.

"Agar kita waspada, jangan anggap enteng persoalan-persoalan karena seperti itu, dari awal lahirnya republik kita, kita sebuah republik yang banyak iri sama kekayaan kita. Dan selalu kita didatengidan kekayaan kita dirampok, sudah ratusan tahun," ungkapnya.

Prabowo mengungkit masa penjajahan ketika kekayaan bangsa Indonesia dikeruk. Menurutnya, setelah masa penjajahan, Indonesia tetap hendak dibuat terpecah.

"Ternyata masih sekarang, masih ada tulisan seperti itu. Indonesia ini oleh sementara ahli dianggap tahun 2030 sudah tidak ada lagi. Ini untuk kita waspada, jangan kita anggap enteng. Kita jangan terlalu lugu," ucapnya.

Prabowo menuturkan banyak bangsa yang iri kepada Indonesia. Dia mempersilakan publik percaya atau tidak kepadanya.

"Ini fenomena. Ya kalau nggak mau percaya sama saya, nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Kewajiban saya sebagai anak bangsa, saya harus bicara kalau melihat suatu bahaya," ujar Prabowo.

Polemik prediksi RI bubar 2030 ini berbarengan terbongkar nya utang negara Indonesia yang telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun.

Berita Indonesia bubar 2030 terus disorot, bahkan sampai dikatakan itu adalah prediksi Prabowo, padahal Prabowo hanya mengutip tulisan dari luar negeri.

Pemelintiran berita ini membuat Prabowo terus diserang sampai dikatakan orang yang pesimis dan membuat sebagian masyarakat terhipnotis dengan ramalan tersebut sehingga lupa dengan utang negara yang terbongkar naik hampir dua kali lipat.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Riza Annisa Pujarama mengatakan posisi utang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang seiring kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Jokowi.

"Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165 triliun (2015) menjadi Rp 3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp 4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun," kata Riza dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/3/2018).

Bahkan, kata Riza, sebenarnya total utang negara Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Angka tersebut gabungan dari utang pemerintah dan swasta. Utang pemerintah tersebut ditujukan untuk membiayai defisit anggaran, sementara utang swasta berasal dari korporasi swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Kementerian Keuangan dalam APBN 2018 menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp 4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp 3.128 triliun, terdiri SBN denominasi rupiah sebanyak Rp 2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp 849 triliun. Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 2.389 triliun," papar dia.

Riza menyebut, terdapat dua indikator utang yang biasanya dipakai pemerintah, yaitu rasio keseimbangan premier terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Rasio keseimbangan premier terhadap PDB pada APBN 2017 mengalami minus 1,31 persen.

"Hal ini menunjukkan cash flow pemerintah justru semakin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, untuk membayar bunga dan cicilan utang terus ditopang oleh utang baru," ujarnya.

Adapun, rasio utang terhadap PDB tahun 2017 sebesar 2,89 persen memang masih dalam batas wajar. Artinya, indikator rasio utang pemerintah tetap dalam waspada.

"Menurut penjelasan Pasal 12 ayat 3 UU No 17 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB," dia menandaskan. [lo/mdk/dtk]
Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.