Header Ads

Sah! Idrus Marham Jadi Mensos, Airlangga Rangkap Jabatan


[lndonesia.org] Jakarta - Presiden Joko Widodo memberhentikan Khofifah Indar Parawansa dari jabatan menteri sosial. Selanjutnya, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu melantik Idrus Marham sebagai pengganti Khofifah di Kabinet Kerja.

Prosesi pelantikan Idrus sebagai menteri sosial digelar di Istana Negara, Rabu (17/1). Politikus Partai Golkar itu sudah mengucap sumpah jabatan dan resmi menjadi mensos.

Selain mengangkat Idrus sebagai mensos, Presiden Jokowi juga melantik tiga pejabat lainnya. Yang pertama adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai kepala staf presiden (KSP) mengggantikan Teten Masduki.

Selanjutnya ada nama Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mantan menteri perhubungan itu menjadi Wantimpres menggantikan almarhum KH Hasyim Muzadi.

Sedangkan yang terakhir adalah pelantikan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Yusu yang sebelumnya menjadi wakil KSAU, naik menjadi KSAU menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjadi Panglima TNI.

Tidak ada nama Airlangga Hartanto dalam pelantikan itu, yang artinya Ia akan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.

Dalam reshuffle kabinet jilid 3 pagi tadi, Presiden Jokowi sudah bicara soal alasannya tetap mempertahankan Airlangga. Dia berdalih jabatan yang diemban Airlangga sebagai Menperin tinggal sebentar lagi.

"Kita tahu ya jadi ini Pak Airlangga ini kan sudah jadi menteri, tinggal satu tahun saja," kata Jokowi seusai pelantikan menteri baru di Istana Kepresidenan.

Menurutnya, sulit apabila jabatan Menperin tiba-tiba diisi orang baru. Jokowi menilai Airlangga sudah menguasai bidangnya saat ini.

"Kalau ditaruh orang baru, ini belajar kalau nggak cepat bisa setahun kuasai itu. Kalau kita lihat Pak Airlangga betul-betul kuasai dan mengerti betul yang berkaitan konsep makro industri, menyiapkan hilirisasi, jangan sampai kita ubah dengan yang baru," ujarnya.

Apa itu berarti larangan menteri merangkap jabatan sudah tidak berlaku lagi?

"Tadi kan sudah saya sampaikan," jawab Jokowi. [lo/jpnn/dtk]

Loading...
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.