Header Ads

BPJS Defisit Rp 9 T, Menkes: Kita harus sehat. Supaya BPJS enggak defisit


[lndonesia.org] Jakarta -Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan masyarakat dapat membantu mengurangi beban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang defisit Rp 9 triliun tahun ini. Dia mengatakan masyarakat dapat membantu dengan menjaga kesehatannya sendiri.

“Kita harus sehat. Supaya BPJS enggak defisit, jadi enggak bayar pengobatan saja,” kata dia saat peringatan Hari Kesehatan ke 53 di Jakarta, Minggu (12/11/2017), dilansir dari Tempo.co.

Menurut Nila bantuan masyarakat itu sangat penting. Sebab, kata dia, BPJS tidak dapat bekerja sendirian. Sebanyak apapun pemerintah menyediakan dana bagi BPJS, tidak akan cukup bila masyarakat sendiri tidak menjaga kesehatannya.

“Kita harus mulai dari diri sendiri. Saya juga menghimbau kepada pegawai di kementerian saya,” kata dia.

Nila mengakui memang sulit mengubah kebiasaan buruk demi menjaga kesehatan. Dia menceritakan, bahkan di kementeriannya, kesehatan juga masih menjadi masalah. Menurut sebuah tes yang baru-baru ini dilakukan, kata dia, hanya 30 persen pegawai Kemenkes yang memiliki kebugaran normal. “Mungkin saya juga tidak bugar,” kata dia.

Sebelumnya, dikabarkan BPJS Kesehatan mengalami defisit pendanaan pembayaran klaim peserta sebanyak Rp 9 Triliun. Rendahnya nilai pembayaran iuran peserta ditengari jadi penyebabnya.

Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit tidak akan menyebabkan kenaikan iuran. Dia menuturkan suntikan dana pemerintah akan menjadi penutup defisit tersebut. Fachmi mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 telah mengatur suntikan dana tersebut. “Tidak ada opsi menaikan iuran,” kata dia di Jakarta, Senin, 6 November 2017.

Untuk menetapkan kebijakan untuk menanggulangi defisit, Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani telah mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkes, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPJS dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Puan mengatakan perlu ada penyempurnaan sistem rujukan dan optimalisai kontribusi daerah lewat pajak rokok dan sharing BPJS Ketenagakerjaan untuk penyakit akibat kerja untuk pelayanan BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan dana talangan dari bagi hasil cukai rokok memang dapat menjadi solusi menutup defisit dana BPJS. “Kontribusinya bisa mencapai di atas 5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama. [lo/tempo]

loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.